Informasi dan Hoax

0
91

Mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” dan diperjelas dalam Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” Untuk itu, negara berkewajiban menyediakan kebutuhan masyarakat akan informasi.

Akan tetapi, pemenuhan informasi dari pemerintah sebagai penyelenggara negara masih minim, padahal salah satu ciri pemerintahan yang baik (good governance) adalah transparansi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2016 mengalami penurunan, dengan indikator melemahnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi serta kurangnya keterbukaan informasi publik. Efeknya, hoax (berita bohong) tumbuh subur dimana-mana. Jika hoax tidak dapat dicegah, hal ini dapat memicu timbulnya konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal, khususnya yang berkonten SARA.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat pengguna internet tahun 2016 di Tanah Air mencapai 132,7 juta dari total populasi penduduk sebesar 256,2 juta jiwa. Jumlah sebanyak itu sukses mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Selaras dengan fakta tersebut, perkembangan media sosial (atau yang pantas disebut “media anti sosial”) juga mengalami peningkatan. Pada era media sosial seperti saat ini, hoax tumbuh dengan subur seperti cendawan di musim hujan. Mewabahnya hoax saat ini tidak terlepas dari pola pikir dan karakter sebagian masyarakat yang mengedepankan kebutuhan mereka untuk selalu up-to-date dalam mendapatkan suatu informasi, dan setelah informasi diperoleh pun belum memadai dilakukannya validasi (kesahihan), verifikasi (pemeriksaan tentang kebenaran), dan klarifikasi (penjelasan).

Hoax, menurut Cambridge Dictionary adalah “a plan to deceive someone, such as telling the police there is a bomb somewhere when there is not one, or a trick”. Asal kata “hoax” diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni “hocus” dari mantra “hocus pocus“, frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa “sim salabim.” Alexander Boese dalam “Museum of Hoaxes” mencatat hoax pertama yang dipublikasikan adalah almanak (penanggalan) palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia meramalkan kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan, ia bahkan membuat orbituari palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya. Swift mengarang informasi tersebut untuk mempermalukan Partridge di mata umum. Partridge pun berhenti membuat almanak astrologi hingga enam tahun setelah hoax beredar (sumber: Antara News.com).

Semua agama pada hakikatnya melarang perbuatan penyebaran berita bohong. Hal itu dapat dilihat dalam Injil (Amsal 12:22; Amsal 26:28; Mazmur 5:6). Di dalam Al-Qur’an juga jelas diterangkan bahwa berita bohong adalah modalnya orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka, “Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang- orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam Keadaan terlaknat. di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya” (QS Al-Ahzaab : 60-61). Adapun pengelompokan berita palsu dalam Al-Qur’an yaitu, “Al-Ifki” artinya “informasi yang dibuat mengada-ada atau berita palsu” (QS. Al-Nur (24) ayat 11-12), “Faahisyah” berarti “sesuatu yang teramat keji, bahkan, terbilang dosa besar” (QS. Al-Nur (24) ayat 19), “Qaul al-Zuur” yang berarti “perkataan dusta” (QS. Al-Hajj (22) ayat 30). Bahkan ditegaskan, dosa terhadap penyebar hoax ini berada sedikit di bawah (atau sejajar) dosa syirik (QS. Al-Hajj ayat 30).

Senada dengan itu, MUI pun melihat ujaran kebencian sebagai salah satu unsur yang haram untuk dilakukan. MUI menempatkan ujaran kebencian seperti penyebaran hoax, fitnah, gosip, hingga pemutarbalikan fakta melalui fatwa MUI tentang penggunaan media sosial dengan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Regulasi Hoax/Fitnah/Bohong

“Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan” merupakan pernyataan yang tak asing di telinga masyarakat, dan kenyataannya memang seperti itu.Untuk meminimalisir penyebaran fitnah, berbagai peraturan dibuat tentang penyebaran berita bohong yang secara umum diatur dalam dua ketentuan yakni melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 14 UU No 1/1946 menegaskan: ayat (1) “Barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun; ayat (2) “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 menyatakan: ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”; ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”; ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”; ayat (4) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Pasal 28 menyatakan: ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”; ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A menyebutkan: ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”; ayat (2) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Prof. AP. Parlindungan sudah lama menyatakan unsur SARA itu dengan menambahkan satu variabel baru yang kenyataannya sekarang memang benar demikian adanya, yakni T (tanah), sehingga menjadi SARAT.

Adapun pihak-pihak yang dapat dijerat dengan regulasi hoax itu tidak hanya terhadap mereka yang menyebarkannya secara langsung, tetapi juga terhadap orang-orang yang turut melakukan dan membantu melakukan (Pasal 55, 56 KUHP). Perlindungan atas pihak yang dirugikan dari penyebaran berita bohong tersebut, selain mengadukan penyebaran berita bohong kepada aparat penegak hukum juga dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas dasar Pasal 1365 KUHperdata, yakni perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Data Berita Hoax

Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), sebuah organisasi nirlaba yang mendorong kebebasan berekpresi dan berpendapat, mencatat ada 155 laporan dengan memakai pasal UU ITE ke kepolisian sejak pemerintahan Joko Widodo. Dalam sebulan, terdapat satu hingga 15 laporan terkait pidana UU ITE. Sementara pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejak 20 Oktober 2009, ada 61 laporan kepolisian. Sejak 28 Agustus 2008 hingga kini, Safenet mencatat ada 219 laporan kepolisian menggunakan pasal UU ITE. Setidaknya ada 35 aktivis yang dijerat pasal karet, 28 di antaranya terjadi pada 2014. Kelompok aktivis yang paling rentan dipidanakan adalah para penggiat anti-korupsi, aktivis lingkungan, dan jurnalis. Sepanjang 2016 ada 15 orang yang tersandung pasal karet UU ITE. Pada 2017, ada 18 warga, salah satunya Jonru Ginting yang diduga melakukan ujaran kebencian.

Dalam Catatan ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), kasus pencemaran nama baik terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2015, ada 485 kasus; tahun 2016 menjadi 708 kasus. Di sisi lain, kasus-kasus ini pun menggantung di kepolisian: hanya kurang dari 30 persen yang dapat diselesaikan lewat jalur pengadilan.

Penutup

Jika dahulu ungkapan “mulutmu harimaumu” maka kini berganti menjadi “jarimu dapat menjerumuskanmu.” Bagaimana tidak, tercatat beberapa orang yang terjerat karena penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial dikarenakan kecepatan jari untuk “copy-paste and share. Untuk itu, sebagai negara yang beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila, pengguna media sosial dituntut untuk beradab dalam menggunakan media sosial dan tetap dalam koridor atau aturan hukum. Tidak hanya pengguna media sosial, pemerintah juga diharapkan memberikan informasi yang masyarakat harapkan sebagai pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Pernyataan Rocky Gerung tentang Pembuat Hoax Terbaik adalah Penguasa (sumber:http://nasional.republika.co.id) menurut penulis perlu diuji dan dibuktikan agar tidak sekedar menjadi hipotesis belaka.

Media sosial tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, yakni meningkatnya “melek” informasi. Akan tetapi, sebagai pengguna media sosial, ada etika atau adab yang harus dipahami yakni validasi dan verifikasi. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al Quran Surat Hujurat ayat 6 “Wahai orang- orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyun-lah (telitilah dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. .

Menurut ayat tersebut, cara untuk memastikan berita bohong atau tidak adalah dengan cara tabayyun. Tabayyun mengandung makna mengkaji kebenaran sebuah berita atau informasi. Budaya tabayyun membuat kita dapat memastikan apakah berita yang disampaikan hoax atau tidak. Tabayyun bisa dilakukan dengan bertanya langsung kepada sumber utama. Jika sulit mendapatkan sumber utama kita bisa mendeteksi dengan melihat alamat situs dan pengelolanya. Situs hoax biasanya mencantumkan alamat kantor, nomor telepon, dan identitas pengelola fiktif. (*)


Disarikan dari buku “KUMPULAN TULISAN OPINI” Dr. Abdul Hakim Siagian SH MHum (2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here