Drama Presidential Treshold

0
127
Para pemohon uji materi ambang batas pencalonan presiden di gedung Mahkamah Konsititusi, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2018. (Sumber:merahputih.com)

OPINI | Pada masa Orde Baru, cara efektif membunuh calon lawan presiden adalah dengan syarat ‘pernah jadi presiden’ (subversi atau ancaman subversi). Saat ini pilihannya berubah menjadi Presidential Treshold (PT).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu setelah melalui proses sidang paripurna yang panjang dan diwarnai aksi walk out hingga Jumat (21/07) dini hari. Beberapa fraksi yang melakukan walk out yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Keempat fraksi ini memilih meninggalkan “panggung pembuatan keputusan” tersebut karena tidak setuju dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan dinilai inkonstitusional. Aksi walk out yang dilakukan oleh ratusan wakil rakyat dari berbagai fraksi tersebut menurut penulis bukan merupakan tindakan pahlawan karena mencerminkan sikap lempar tanggung jawab yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang terhormat itu. Bagaimana tidak, wakil rakyat yang seharusnya menampung aspirasi rakyat dan mewujudkan lewat undang-undang yang dibuat mereka untuk kepentingan rakyat itu hanya melenggang keluar tanpa memberikan solusi, sehingga hasil akhir dari rapat paripurna DPR tersebut ditetapkan secara aklamasi untuk memilih opsi A, yang menentukan ambang batas pemilihan presiden sebesar 20% dari kursi DPR, atau 25% suara sah nasional. Artinya, partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika menduduki setidaknya 20% kursi DPR. Menarik untuk dibahas apakah konsep presidential threshold sesuai dengan Pancasila dan konstitusi Indonesia.

Secara garis besar,threshold menurut Black Law Dictionary adalah “the number of proportional of votes needed for election”. Menurut Arend Lijphart dalam bukunya “Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-six Countries” mendefinisikan threshold sebagai “a minimum number of seats won in the lower-tier district and/or a minimum percentage of the total national vote”. Threshold merupakan konsep netral mengenai batas perolehan suara.

Para pendiri (founding fathers) bangsa Indonesia telah memberikan ketegasan di dalam perumusan dasar pembentukan negara, dimana Indonesia harus dibangun dan dikelola salah satunya dengan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi secara utuh dan menyeluruh, yang kemudian dirumuskan dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pergerakan reformasi telah berhasil mendorong perubahan sistem ketatanegaran melalui amandemen UUD 1945. Pasca amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tujuan utama dari perubahan ini adalah menempatkan rakyat sebagai poros utama pemerintahan sebagai representasi penguatan demokrasi. Pemilu merupakan satu momentum besar bagi perwujudan cita-cita bangsa dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

 

Eksistensi Presidential Threshold (PT)

Presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat), yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.

Threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (district magnitude) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini. Semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi. Sebaliknya, semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia membawa threshold pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari parliementary threshold sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat, hingga PT sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden  dalam pemilihan umum. Selanjutnya,threshold juga digunakan sebagai syarat pengusungan calon presiden dan wakil presiden untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yang disebut Presidential Threshold (PT).

 

Presidential Threshold di Indonesia

PT merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Secara tekstual, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut memberikan ruang kepada partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilu, karena partai politik merupakan pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.

Namun dalam perjalanannya, DPR telah menetapkan ambang batas pemilihan Presiden melalui rapat paripurna, yang menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR, atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Keduanya menunjukkan adanya kontradiksi. Di satu sisi memberikan kebebasan bagi partai politik untuk mengusulkan capres dan cawapres, sedangkan di sisi lain partai politik diperintahkan untuk memenuhi persyaratan perolehan kursi/suara. PT menurut putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 merupakan: (1) norma konkret penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, legal policy terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, dan tata cara pilpres berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi dan kebijakan threshold yang didelegasikan dalam pelaksanaan pemilu; (2) tidak ada korelasi logis dengan pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena dengan syarat tersebut berarti proses demokrasi diserahkan rakyat yang berdaulat; (3) dukungan awal dalam pilpres karena hasil pilpres terhadap capres dan wapres terpilih telah didukung oleh rakyat melalui partai politik dalam pemilu; dan (4) delegasi kewenangan terbuka yang ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang, sehingga tidak bisa dibatalkan oleh MK meskipun ketentuan PT sebagai isi dari UU Pilpres dinilai buruk karena substansi undang-undang yang dinilai buruk tidak selalu inkonstitusional,

Namun demikian, dalam putusan MK tersebut terdapat dissenting opinions oleh Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar. Putusan MK itu menunjukkan, telah terjadi inkonsistensi dengan Putusan No. 56/ PUU-VI/2008 dan Putusan No. 3/PUU-VII/2009 dalam constitutional interpretation yang menekankan pada tafsir tekstual dan original intent. Atas dasar itu, seyogyanya MK menyatakan bahwa PT bersifat inkonstitusional, karena berdasarkan penafsiran tekstual, penafsiran sistematik, original intent atas Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 22E ayat (6) yang menjadi sumber legitimasi Pasal 9 UU, Pilpres kehilangan relevansinya, sehingga ketentuan PT bertentangan dengan sumbernya. Selain itu, PT akan mengakibatkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya terganjal dan didistorsi oleh UU Pilpres. Oleh karena itu, pemilihan presiden dan wakil presiden harus dikembalikan ke konstitusi. Konstitusi mengatur partai politik atau gabungan peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD N RI Tahun 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah: (1) capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan/koalisi partai politik; (2) semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres dan wapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat lain berupa threshold berapa pun besarnya. Pasal ini telah jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat legal policy dengan menentukan PT sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pilpres. Apabila pengaturan tersebut merujuk pada Pasal 6A ayat (5) juncto Pasal 22E ayat (6) UUD N RI Tahun 1945 dan sebagai manifestasi mandat UUD N RI Tahun 1945 kepada pembentuk undang-undang menentukan PT tidaklah tepat karena kedua pasal itu tidak mengatur mengenai persyaratan. Persyaratan pemilu ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945, namun dalam menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden harus memperhatikan amanat konstitusi lainnya yang berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden.

Drama Presidential Threshold di Indonesia

Mengenai langkah kodifikasi dan unifikasi beragam UU tentang Pemilu, penulis memberi apresiasi. Namun, terdapat persoalan terkait otoritas yang semestinya sudah terencana. Maka,pihak yang mengemban tanggung jawab untuk membentuk, memproses serta mengesahkan UU ini seharusnya bukan dilakukan oleh rezim sekarang (DPR dan Pemerintah yang sedang berkuasa). Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat tidak boleh membuat aturan untuk dirinya selama periode kuasa untuk menghindari konflik kepentingan. Hal ini seharusnya dicontoh oleh Indonesia untuk masa yang akan datang. Bagaimana dengan saat ini? Penulis melihat problem ini dimulai dari Naskah Akademik yang tidak komprehensif dan tidak konkret, walaupun cukup banyak pikiran-pikiran yang tertuang didalamnya. Khusus tentang PT, bahkan tidak ditemukan kajian akademisnya mengenai landasan filosofis, sosiologis dan empiris. Sehingga, jika PT masih relevan, statistiknya tidak bisa dicari dalam Naskah Akademik sebagai landasan berpijak. Oleh karena itu, hemat saya, problem krusial itu dimulai dari periode yang berkuasa (DPR dan pemerintah), kemudian Naskah Akademik yang tidak membahas hal itu sehingga terdapat konflik kepentingan. Dengan kata lain, tanggung jawab untuk melaksanakan sila keempat telah gagal.

Seharusnya ini tidak perlu terjadi karena hal tersebut memilukan sekaligus memalukan, bahkan menunjukkan kegagalan membumikan Pancasila khususnya sila keempat. Pada mereka yang ‘ngotot’ 20 PT, yang kemudian disebut sebagai hasil aklamasi, mungkin bila jujur mereka juga setuju bahwa langkah itu adalah pilihan pragmatis, walaupun tentu dapat disusun argumentasi sebagai dasar pijakan (atau lebih tepatnya dalih). Sebab, inilah langkah taktis untuk menghabisi lawan/rival sebelum masuk ke arena pertarungan. Saya berpendapat, PT akan menjadi urusan MK melalui judicial review. Kita yakin karena salah satu syarat hakim MK adalah negarawan, dan menjaga Konstitusi adalah tanggung jawab mereka. Putuskanlah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, jangan berpolitik, apalagi ikut-ikutan.

Penutup

Salah satu karakter demokrasi adalah pesta rakyat. Oleh karena itu, berilah ruang yang luas agar siapapun yang ikut dalam pesta rakyat (memilih dan dipilih) tidak ‘diamputasi’ oleh kepentingan politik, subjektif, partisan (atau yang lebih tepat disebut pragmatis). Dengan kata lain, ini merupakan gambaran kualitas pesta demokrasi, yang dilihat dalam norma saja sudah bobrok dan dipaksakan. Apalagi dalam prakteknya, catatan kecurangan pesta demokrasi ini sebenarnya melebihi dari tebaran masif, terstruktur dan sistemik. Dimulai dari DPS ke DPT, regulasi/tahapan sampai kepada kampanye dan perhitungan suara, politik uang, kecurangan/manipulasi, serta cara-cara lain yang tidak beradab itulah variabel penting pesta demokrasi Indonesia. Sehingga hasilnya begitu banyak yang berurusan dengan hukum (KKN), tapi hampir semuanya gagal memenuhi sumpah jabatannya (mewujudkan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945). Inilah mungkin sebabnya kenapa tidak satupun negara yang sampai kepada tujuannya hingga hari ini. (*)


Disarikan dari buku “KUMPULAN TULISAN OPINI” Dr. Abdul Hakim Siagian SH MHum (2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here