Pancasila dan Musuh-musuhnya

0
131
Sumber foto: internet.

OPINI | Secara etimologis, ideologi berasal dari kata idea (ide, gagasan) dan ology (logos, ilmu). Dalam rumusan de Tracy (1754 – 1836),ideologi adalah “science of ideas (Eagleton, 1993: 64). Ideologi diharapkan menjadi cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan mengkaji serta menemukan hukum-hukum yang melandasi pembentukan serta perkembangan ide-ide dalam masyarakat, sehingga ide-ide tersebut dapat dijelaskan secara rasional dan bebas.

Perubahan pengertian ideologi dari suatu ilmu tentang ide menjadi istilah yang bercorak politis lahir seiring dengan tampilnya tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels dalam The German Ideology (1846). Dalam buku tersebut, Marx – yang menyorot masyarakat kapitalis – mengemukakan bahwa ideologi lahir dari sistem masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas. Dalam buku Ideology and Utopia (1924), Mannheim mendefinisikan ideologi sebagai sistem pemikiran yang menjadi dasar tatanan sosial. Di samping itu, ideologi juga mengekspresikan kepentingan-kepentingan kelompok penguasa atau kelompok yang dominan di masyarakat.

Menginjak tahun 1960-an hingga kini, kajian tentang ideologi bergeser ke arah analisis ideologi dari perspektif sosial dan politik. Hasilnya adalah pengertian-pengertian ideologi yang netral dan objektif. Sebagai contoh,menurut Martin Seliger, definisi ideologi yakni seperangkat ide-ide, dimana (melalui ide-ide tersebut) seseorang mampu menjelaskan dan menjustifikasi tujuan serta tindakan sosial yang terorganisir, atau dengan kata lain, ideologi merupakan sistem pemikiran yang berorientasi pada tindakan (Heywood, 1998: 8-11).

Ideologi di Indonesia adalah Pancasila, yang tidak sama dengan ideologi di berbagai negara lain. Pancasila bukan sebagai suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang (sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia), namun diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila dalam kausa materialis (asal bahan) tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia, kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia memiliki ciri menyeluruh, yaitu tidak berpihak kepada pada golongan tertentumampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang sifatnya majemuk (Kaelan: 2010).

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun mengeksplisitkan wawasannya secara kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, yang oleh karena itu harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkan pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian, penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretstasi yang kritis dan rasional (Poespowardoo, 1991; 59). Ideologi Pancasila diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan.

Musuh-Musuh Pancasila
Musuh-musuh Pancasila saat ini adalah segala bentuk perbuatan yang tidak mencerminkan kelima sila Pancasila, termasuk juga berbagai tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya itu, musuh Pancasila lainnya berupa ideologi Barat dan Timur, mencakup aspek demokrasi (Barat/Timur), ekonomi (kapitalis/sosialis) dan hukum (Barat/Timur). Dalam bidang hukum misalnya, model transplantasi menjadi pilihan konkret untuk mendukung globalisasi atas nama investasi melahirkan praktek invansi. Bahkan hukum kolonial Barat yang diberlakukan atas asas konkordansi menjadi pintu masuk penjajahan model baru dengan melalui bentuk kontrak karya.

Realita dari suburnya ideologi itu di Indonesia dapat dilihat dari berbagai hal, yakni ekonomi kapitalis, individualis dan neoliberalis yang membuat kesenjangan semakin ekstrim dan bertumpuknya sumber daya kekayaan hanya di segelintir orang yang jauh dari pemerataan, apalagi keadilan sosial.

Salah satu yang bertentangan dengan ideologi Pancasila adalah pengingkaran Pasal 33 UUD 1945, bahkan pilihan untuk melakukan swastanisasi atau privatisasi sehingga menghilangkan hak rakyat, seperti jalan, pelabuhan bahkan tempat-tempat tujuan wisata pantai misalnya. Kalau hal ini terus berlangsung dan dibiarkan, maka menurut saya, sejarah rontok dan runtuhnya Orde Lama (demikian juga Orde Baru) bisa kemungkinan akan lebih cepat dialami oleh Orde Reformasi ini, bahkan mungkin bisa disebut juga ‘Orda (Orde Dagang)’ yang diperparah dengan kekuatan utang.

Sejarah mencatat, telah terjadi perang dingin (cold war) disebabkan perbedaan ideologi, yakni ideologi liberal dan komunis yang membagi beberapa bagian wilayah negara ke dalam dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Francis Fukuyama (1992) dengan optimis menyebut era ini sebagai the end of history. Setelah bangkrutnya fasisme dan runtuhnya komunisme, sebut Fukuyama, kini demokrasi liberal muncul sebagai pemenang di arena politik.

Optimisme ini dipandang secara skeptis oleh Samuel Huntington. Bagi Huntington, penerimaan universal demokrasi tidak serta merta menghindarkan konflik di dalam liberalisme. Selain itu, kemenangan satu ideologi tidak menyingkirkan kemungkinan munculnya ideologi baru. Huntington didalam bukunya “Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia” (1997) pun kemudian memunculkan tesis baru, bahwa sumber utama konflik di dunia pasca Perang Dingin bukan lagi ideologi atau ekonomi. Budayalah yang akan menjadi faktor pemecah belah umat manusia dan sumber konflik yang dominan. Suatu benturan antar peradaban.

Lebih lanjut, Soekarno yang saat itu menjadi presiden Indonesia membentuk Gerakan Non Blok untuk menunjukkan sikap tidak berpihak dalam persaingan Blok Barat dan Blok Timur. Namun, Soekarno yang populer dengan semboyan “Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, go to hell with your aids”, di sisi lain membangun kemesraan juga dengan semboyan “Jakarta Peking Pyongyang”. Jadi, memusuhi ideologi Barat harusnya menjaga dan bersikap non blok, bukan bermesraan dengan “kiri/sosialis”.
Larangan Paham Komunis Marxisme dan Leninisme

Larangan Paham Komunis Marxisme, dan Leninisme telah diatur dengan tegas melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini dan tidak dapat dicabut ataupun dilakukan judicial review. Sejak amandemen UUD 1945, kedudukan dan wewenang MPR tidak lagi untuk membentuk ketetapan, dan kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah setingkat dari UUD 1945, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebabkan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung tidak berwenang untuk melakukan pegujian TAP MPR ini.

Peraturan tentang Larangan Paham Komunis Marxisme, dan Leninisme ini, tidak hanya diatur melalui TAP MPRS, melainkan juga dengan UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 12 tahun (Pasal 107 a).

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan keberanian pemerintah terdahulu dalam rangka menjaga NKRI sebagai wujud patriotisme dan nasionalisme mereka sesuai dengan Pancasila. Untuk itulah, kita hendaknya mendesak pemerintah yang sekarang untuk berani melakukan nasionalisasi dalam rangka membumikan Pancasila, mengeluarkan regulasi dengan mencontoh masa lalu, yakni menyatakan semua ideologi Barat yang sekarang mencengkram kita di berbagai bidang (ekonomis, politik, sosial budaya dan SDA).

Penutup
Pancasila itu bukan ideologi Barat ataupun Timur. Ideologi Barat memiliki karakter yang menonjol pada individualisme, kapitalisme, materialisme dan liberalisme. Ideologi Timur berkarakterateisme, leminisme, dan marxisme. Seluruh bentuk kejahatan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila adalah musuh Pancasila. Hari ini, perang ideologi/peradaban sudah hampir tuntas dengan bangkrutnya beberapa ideologi. Oleh sebab itu, Pancasila, menurut saya, merupakan tesis baru sekaligus solusi untuk perang peradaban dan ideologi. Disinilah arti penting dan strategisnya ideologi Pancasila untuk dibumikan dengan tidak mengulangi kesalahan baik di Orde Lama maupun di Orde Baru. (*)


Disarikan dari buku “KUMPULAN TULISAN OPINI” Dr. Abdul Hakim Siagian SH MHum (2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here