Pro Kontra Penetapan Bencana Nasional

0
42
Kondisi akibat gempa Lombok, NTB. (Foto: Instagram/Humanity System)

AHS-Opini | Penetapan status bencana nasional untuk Lombok menuai pro kontra. Dampak gempa Lombok sejak gempa pertama 6,4 Skala Richter pada Minggu (29/7) yang disusul gempa 7 Skala Richter pada Minggu (5/8), 6,5 Skala Richter pada Minggu (19/8) siang dan 6,9 Skala Richter pada Minggu (19/8) malam) menyebabkan 506 orang meninggal dunia. Selain itu, 431.416 orang mengungsi, 74.361 unit rumah rusak dan kerusakan lainnya. Kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp7,7 triliun.

Usulan agar gempa Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional diakui sejumlah pihak memang menjadi pilihan dilematis bagi Jokowi. Namun sejauh ini belum terdengar realisasi dari kabar tersebut. Mengingat Lombok yang berdekatan dengan Pulau Bali itu termasuk destinasi favorit wisatawan lantaran kaya akan beragam jenis wisata alamnya. Bahkan Lombok juga ditetapkan oleh majalah wisata Travel and Leisure sebagai satu dari 15 pulau terbaik di dunia. Namun akibat gempa yang mengguncang Lombok, sejumlah pebisnis perjalanan pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan pendapatan dari wisatawan mencapai Rp1 triliun sejak terjadi gempa. Jumlah ini terbilang tak sedikit. Tak heran jika pemerintah kemudian mempertimbangkan faktor tersebut untuk tak menetapkannya sebagai bencana nasional.

Penetapan status bencana nasional beserta segala upaya penanggulangannya adalah sesuai dengan amanat Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejauh ini, hanya bencana tsunami di Aceh pada 2004 yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal ini disebabkan pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti Kodam dan Polda mengalami kolaps. Pemda setempat tidak berdaya sehingga menyerahkan ke Pemerintah Pusat dan kemudian menyatakan sebagai bencana nasional. Sehingga risikonya semua tugas Pemerintah Daerah diambil alih pusat termasuk pemerintahan umum, bukan hanya bencana saja. Dengan penetapan status bencana nasional maka terbuka pintu seluas-luasnya terhadap bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional untuk membantu penanganan kemanusiaan.

Bencana alam yang terjadi di Indonesia telah menelan banyak korban. Indonesia menempati peringkat kedua dalam data jumlah kematian tertinggi akibat bencana alam se-Asia Pasifik. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana di negeri ini juga sangat besar. Data yang dirilis dalam the Asia Pacific Disaster Report yang disusun oleh The Economic and Social    Commission for Asia and Pacific (ESCAP) dan the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN ISDR) menunjukkan bahwa selama 20 tahun terakhir, berbagai bencana alam di Indonesia telah mengakibatkan kerugian ekonomi setidaknya $22,5 miliar (Ulum 2013).

Bencana nasional membutuhkan bantuan berbagai pihak. Bantuan tersebut tidak saja diberikan oleh pemerintah, tetapi pihak lain, baik dari dalam negeri maupun pihak asing, turut  berkontribusi dalam penanggulangan bencana, terutama pada tahap tanggap darurat bencana. Mereka tidak hanya memberikan bantuan tenaga medis, tetapi juga  bantuan dalam bentuk uang dan barang  dalam jumlah yang cukup besar. Namun demikian, carut marut pengelolaan bantuan penanggulangan bencana sepertinya masih terus berlanjut. Untuk itu agar bantuan tersebut efektif, bantuan tersebut harus diawasi dengan berlandaskan keterbukaan serta akuntabilitas.

Ditinjau dari segi hukum, Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. UU tersebut menjabarkan tiga belas jenis bencana yang rawan terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Namun demikian, baik dalam badan maupun bagian penjelasan dari undang-undang  tersebut belum terdapat definisi teknis dan operasional bencana serta batasan suatu kejadian untuk dikategorikan sebagai bencana yang dapat digunakan entitasentitas terkait sebagai dasar penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) UU tersebut berisi wewenang pemerintah untuk menetapkan status dan tingkatan bencana  nasional dan daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa penetapan status dan tingkat bencana tersebut memuat indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas  wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa penetapan status tersebut diatur dengan Peraturan Presiden. Namun demikian, peraturan presiden yang mengatur standar pengategorian status bencana apakah termasuk bencana daerah atau nasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (3) belum ada. Selain itu, parameter dalam ayat (2) tersebut juga belum memuat detail untuk dapat menentukan  tingkatan bencana.

Belum adanya kesepakatan yang jelas dan terukur untuk menentukan sebuah peristiwa sebagai bencana dan menentukan status bencana dapat mengancam keefektifan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan bencana. Hal ini akan berpengaruh pula pada akuntabilitas dan transparansi kegiatan dan pendanaan. Padahal, penetapan status bencana merupakan proses yang penting karena akan berdampak pada sistem penganggaran kegiatan penanggulangan bencana serta sumber dana penanggulangan bencana, dalam hal ini apakah bersumber dari APBD kabupaten/kota/provinsi atau APBN dan berimplikasi pula pada pengerahan sumber daya yang ada. Ketidakjelasan penetapan  tersebut dapat berpotensi pada pengeluaran dana secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak terkait. Sebaliknya, manakala terdapat suatu kejadian yang seharusnya dianggap bencana tetapi tidak ditetapkan sebagai bencana dapat mengakibatkan anggaran tidak dapat dikeluarkan. Hal ini berpotensi meningkatkan korban jiwa dan kerugian  harta benda.

Upaya pemerintah daerah menanggulangi bencana ini belum cukup. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana Lombok harus direspons cepat oleh Presiden, hal itu dapat dilihat dari surat yang dibuat oleh DPRD NTB sebagai repsentatif rakyat dan bahkan Gubernur yang meminta bantuan kepada kepala daerah. Lebih lanjut, terdapat pula respons Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah menerbitkan dua surat edaran yang isinya meminta seluruh pemerintah daerah membantu penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Surat itu keluar sebagai respons atas permohonan bantuan yang disampaikan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi ke seluruh kepala daerah tingkat provinsi pada 6 Agustus lalu. Kedua surat itu telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (20/8/2018), dan ditujukan masing-masing kepada gubernur dan bupati atau wali kota seluruh Indonesia. Melalui dua surat itu, Tjahjo minta setiap daerah membantu korban gempa Lombok dengan menyisihkan dana APBD dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, atau menggeser pengeluaran di pos belanja tidak terduga pada APBD tahun berjalan. Ada dua salinan surat yang ditandatangani Mendagri. Satu surat bernomor 977/6131/SJ ditujukan untuk gubernur seluruh Indonesia, dan satu surat lainnya bernomor 977/6132/SJ ditujukan untuk bupati/walikota seluruh Indonesia.

Dikeluarkannya Inpres (instruksi presiden) bukan pilihan yang tepat dalam menjawab masalah ini. Seandainya pun itu ada dan tepat, maka yang paling mendasar adalah menyatakan peristiwa itu sebagai bencana nasional. Bahwa keterlambatan dalam menyatakan status bencana nasional apalagi karena faktor untung-rugi terganggunya dunia pariwisata, bila benar, maka dapat dikatakan alasan tersebut “ngawur” menapikan fungsi negara yang harusnya segera dalam waktu sesingkat-singkatnya memberikan kepastian status sebagai bencana nasional. Cukuplah bencana sinabung yang tak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional, namun tidak untuk Lombok. Sinyalemen faktor anggaran yang tidak mendukung inilah rumor yang berkembang sehingga status bencana nasional itu tak kunjung ditetapkan. Sehingga dituntut keterbukaan. Jika tidak, maka fungsi negara telah diabaikan. Maka itu, kiranya Presiden segera  menetapkan status bencana nasional untuk Lombok.

Walaupun begitu pantas diberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah atas upaya dan usaha yang semampunya untuk mengatasi bencana tersebut, serta terhadap semua pihak yang turut serta membantu meringankan derita korban bencana. Semoga kiranya mendapat balasan yang setimpal dan terhadap korban diberikan ketabahan dan keikhlasan. (*)


Dr. Abdul Hakim Siagian SH MHum, Dosen Fakultas Hukum UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here