Kampanye

0
58

Pesta demokrasi atau yang lebih dikenal dengan pemilihan umum (pemilu) merupakan ritual wajib yang selalu dilakukan tiap lima tahun sekali. Seperti yang telah diketahui, Bawaslu bersama KPU, KPI, dan Dewan Pers menyusun kesepakatan bersama terkait pengaturan masa kampanye pada Pemilu 2019. Salah satu poin kesepakatan tersebut menegaskan bahwa parpol dilarang melakukan kampanye melalui media massa terhitung sejak 17 Februari 2018 hingga 23 September 2018. Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan merupakan salah satu tindakan yang tidak beradab atau mencoreng etika pemilu.

Beberapa hari terakhir publik digemparkan dengan keberadaan iklan di bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipasang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Iklan serupa juga pernah diunggah di akun YouTube Presiden Joko Widodo pada 23 Juli 2018. Hingga saat ini iklan tersebut telah ditonton sebanyak 118,970 kali. Walaupun Kominfo membantah itu adalah kampanye. Sebelumnya diberitakan, iklan yang jadi sorotan itu muncul sebelum penayangan film di bioskop-bioskop. Iklan tersebut memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni dari seorang petani tentang manfaat dari bendungan itu. Iklan 2 Musim, 65 Bendungan merupakan satu dari beberapa iklan yang ditayangkan di bioskop. Dalam iklan tersebut terdapat komentar seorang petani yang mengapresiasi pembangunan bendungan di tanah air. “Dulu tak ada bendungan, hanya bisa menanam padi setahun sekali. Sekarang, ada bendungan dan irigasi, bisa menanam dan panen dua kali setahun,” kata Solihin, seorang petani tentang kehadiran bendungan di daerahnya.  Lewat iklan itu, pemerintah menampilkan keberhasilan membangun 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru sebagai upaya nyata mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengaku memasang iklan-iklan keberhasilan pemerintah di bioskop untuk menyasar generasi milenial. Menurut penulis hal tersebut merupakan hal yang wajar namun keberhasilan pemerintah yang diklaim oleh Kemkominfo tersebut haruslah objektif dengan didasarkan pada data-data yang diperoleh dan diolah sehingga mampu meyakinkan rakyat. Agar nantinya informasi keberhasilan itu bukan malah menjadi hoax. Terkait mengenai anggaran, tidak ada data yang mengungkapkan anggaran iklan tersebut. Namun, pada Juni 2018, Kemkominfo pernah melakukan lelang untuk pekerjaan jasa penayangan konten sosialisasi Asian Games tahun 2018 untuk durasi 30 detik melalui media bioskop berjaringan nasional. Pekerjaan jasa penayangan itu dimenangkan oleh PT Beework Pariwara yang beralamat di jalan TB Simatupang Jakarta Selatan. Nilai Pagu anggaran tersebut Rp.4.000.000.000, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rp3.811.787.100. [cnn]

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah purpose to something, atau sebuah informasi. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi.

Pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto (dalam Cangara, 2011:229) adalah sebagai berikut: “campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior.” (kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menrima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu)”. Merujuk pada definisi- definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivis kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni: a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptkan efek atau dampak tertentu, b. Jumlah khalayak sasaran yang besar, c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya); 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara;

Adapun perbedaan kampanye dengan propaganda dan iklan pada dasarnya tak ada yang berbeda antara kampanye dan propaganda. Kalau pun, kemudian keduanya tampak berbeda, itu karena pendekatan dan metoda yang dipakainya. Kampanye kerap dinilai lebih bersifat persuasif karena disertai bujukan dan iming-iming. Sementara propaganda, sekalipun dasarnya sangat persuasif, kerap disertai tekanan berupa penonjolan dari dampak buruk yang bisa terjadi jika massa tak bertindak seperti apa yang dipropagandakan. Harold D. Lasswell Propaganda adalah penggunaan simbol-simbol untuk mempengaruhi perilaku atau manipulasi perasaan manusia.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu: a. Debat publik / debat terbuka antar calon b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan c. Pemasangan alat peraga di tempat umum d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik f. Penyiaran melalui radio dan atau televise g. Pertemuan Terbatas h. Rapat umum i. Tatap muka dan dialog. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disahkan pada 15 Agustus 2017 dan terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran itu, Pada Pasal 1 Butir 35 diterangkan tentang pengertian kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Adapun tujuan diadakannya batasan waktu dalam berkampanye saat Pemilu sesuai dengan asas dalam menyelenggarakan pemilu yakni didasarkan  pada: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka;  g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

Pelanggaran kampanye pernah terjadi yakni saat Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melaporkan PSI ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri lantaran memasang iklan di koran Jawa Pos pada 23 April lalu. Iklan itu menampilkan logo dan nomor urut partai. Bawaslu menilai iklan itu termasuk pelanggaran iklan di luar jadwal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 yang mengatur masa kampanye di media massa pada 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019. Namun, penyidikan perkara PSI pada 31 Mei lalu tersebut telah dihentikan karena berdasarkan hasil gelar perkara, disimpulkan bahwa kasus PSI tidak termasuk tindak pidana pemilu (3/6).

Tidak hanya itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyebut ada empat stasiun televisi yang tetap membandel menayangkan iklan parpol walaupun telah mendapat teguran. Komisioner KPI, Hardly Stefano menyampaikan pihaknya telah mencatat per 22 Februari 2017 ada 12 stasiun televisi yang menayangkan iklan parpol jumlah total 105 spot iklan dengan durasi 15 detik. Stasiun televisi terbanyak menayangkan sebanyak 20 spot iklan dan paling sedikit hanya menayangkan empat spot iklan. Setelah diberikan teguran ada delapan stasiun televisi menghentikan tayangan iklan parpol dan empat lainnya masih membandel. Terkait dalam hal pelanggaran kampanye, dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur bahwa peserta pemilihan yang melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Dalam islam telah ditanamkan etika atau adab dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada sesama manusia khususnya di kehidupan sehari-hari seperti: Qawlan Sadidan berarti pembicaran, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi (materi dan isi pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Dari segi substansi, komunikasi Islam harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. “Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta” (QS. Al-Hajj:30). “Hendaklah kamu berpegang pada kebenaran (shidqi) karena sesungguhnya kebenaran itu memimpin kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga” (HR. Muttafaq ‘Alaih). “Katakanlah kebenaran walaupun pahit rasanya” (HR Ibnu Hibban). Sebagai bangsa yang beradab sebagaimana yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila, sudah sepantasnya kita menghormati aturan dan etika pemilu sebagai bukti dari usaha membumikan Pancasila guna mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas.

Tak dapat dipungkiri bahwa menjelang tahun pemilu ini banyak pihak baik itu calon legislative maupun eksekutif berlomba-lomba mulai memperkenalkan diri agar diterima dan dipilih oleh masyarakat. Namun sulit menentukan ukuran apakah perkenalan figur tersebut adalah bagian dari kampanye atau bukan sesuai dalam UU Pemilu, sehingga aturan tentang pelanggaran kampanye sulit ditegakkan. Diperlukan ketegasan etik dan norma tentang kampanye dengan konsekuensinya. Segala bentuk kampanye baik di pemerintahan dalam skala lokal, nasional bahkan global wajib mematuhi nilai-nilai dan budaya hukum. Persepsi publik di tahun politik ini pada umumnya sudah melakukan kampanye dengan berbagai cara. Untuk itulah konten kampanye harus etis dan yang tidak kurang kalah penting adalah estetika serta dampak lingkungannya seperti menggunakan pohon untuk menempel alat peraga kampanye dan lain-lain. (*)


Artikel ini pertama kali dimuat di Harian WASAPADA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here