Difisit BPJS dan Tangungjawab Negara

0
91
Ilustrasi utang BPJS. (Foto: twitter)

“Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya”

Itulah salah satu petikan dalam lagu Indonesia raya yang kerap dikumandangkan. Nukilan sebait lagu itu menyerukan kesehatan masyarakat yang menjadi salah satu faktor penting untuk menjadikan Indonesia yang kuat. Seyakin-yakinnya bunyi lagu itu ditujukan pada negara. Maka dengan kekuasaan beserta perlengkapannya negara harus bertujuan untuk mewujudkan itu.

Namun mengapa kini upaya mewujudkan kesehatan masyarakat malah dibebankan pada suatu badan yang dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan berbentuk premi asuransi yang justru kewajibannya dibebankan dibebankan kepada masyarakat? Bukankah sudah menjadi kewajiban negara menjamin kesehatan masyarakatnya, lalu bila pembentukan dan perencanaan BPJS sudah matang dan professional apakah defisit yang terjadi saat tidak pernah terprediksi sebelumnya? dengan kata lain bila dilhat dari mata rantai evaluasi harusnya tak mungkin dapat terjadi.

Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesarbesarnya kepentingan Peserta. Terbentuknya BPJS pada 1 Januari 2014 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUUIII/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia, secara otomatis meleburkan Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes yang telah lama menjadi penyelenggara jaminan kesehatan menjadi satu badan hukum. Seluruh peserta empat penyelenggara jaminan kesehatan tersebut secara otomatis menjadi peserta BPJS.

Defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini menjadi perhatian publik. Harusnya defisit yang terjadi hari ini dapat diprediksi sejak awal pembentukan badan ini. Terlebih lagi ucapan “lepas tangan” Presiden terhadap masalah yang kian kisruh tersebut pasca statement Presiden Jokowi tatkala berpidato pada Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di JCC Jakarta, Rabu (17/10/2018) kemarin. Beliau menyatakan bahwa semestinya badan hukum publik itu dapat menyelesaikan sendiri masalah keuangannya. “Mestinya [semua masalah] sudah rampunglah di Menkes [Menteri Kesehatan], di Dirut BPJS. Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, enggak sampai presiden kayak gini-gini. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden ini kebangetan sebetulnya,” ujarnya seperti yang dikutip pada laman https://tirto.id/. Tak pelak persoalan statement yang dinilai sebagai upaya “lepas tangan” kian memperkeruh problematika defisit keuangan BPJS dan menimbulkan tanda tanya mengenai siapakah yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut?

Pasal 7 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. Perihal pelaksanaan jaminan sosial, Presiden adalah ujung tombak pertanggungjawaban. Hal itu sejalan dengan agenda utama Presiden Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2014 yang termaktub dalam Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Peningkatan kualitas ini salah satunya dicapai dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan.

Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan tujuan negara seperti yang tertera dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan “melindungi bangsa indonesia dan seluruh tupah darah Indonesia”, pengembangan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat ialah menjadi tanggungjawab Presiden dan sebuah kekeliruan bila urusan tersebut harus selesai dan ditempatkan pada level koordinasi menteri kesehatan serta direktur BPJS Kesehatan itu sendiri.

Implikasi adanya UU No. 24 Tahun 2011 menyebabkan kepesertaan BPJS Kesehatan itu menjadi wajib untuk masyarakat, tidak bisa dibatalkan maupun diberhentikan, kecuali meninggal. Dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2004 dijelaskan bahwa peserta jaminan sosial tersebut adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Khusus bagi masyarakat yang tidak mampu, maka iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Bahkan terdapat sanksi bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan yakni sanksi administrasi berupa tidak akan terpenuhinya sejumlah pelayanan publik bagi warga yang tidak ikut kepesertaan BPJS seperti pembuatan e-KTP, pembuatan SIM atau pelayanan publik lainnya. Menurut Data BPJS hingga Mei 2018, peserta program jaminan kesehatan telah mencapai hampir 200 juta jiwa atau sekitar 75% penduduk Indonesia. Sebanyak 93 juta jiwa di antara mereka adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu peserta BPJS yang premi bulanannya dibayarkan pemerintah. Sisanya adalah non-PBI, yaitu yang membayar iuran premi dengan uang mereka sendiri.

Perkiraan defisit BPJS Kesehatan pada tahun 2018 mencapai Rp10,98 triliun, sebagaimana terungkap dalam rapat gabungan pembahasan defisit BPJS Kesehatan yang digelar di Komisi IX DPR pada Senin (17/9). Sebelumnya, pada tahun 2014 atau pada tahun pertama beroperasi, BPJS  merugi Rp814,4 miliar. Pada tahun 2015, kerugian membengkak jadi Rp4,63 triliun, kemudian di tahun 2016 kerugian menjadi Rp6,6 triliun. Tahun ini, utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit per September—yang berasal dari klaim para peserta yang jumlahnya lebih dari 200 juta—sudah mencapai Rp7,3 triliun. Situasi ini jelas seolah menyimpan bara dalam sekam mengingat defisit keuangan BPJS akan mempengaruhi layanan, hingga keterlambatan pembayaran klaim pemberi layanan yakni rumah sakit, yang di dalamnya terdapat jasa profesi dokter.

Dalam rangka mengatasi kondisi yang sedemikian rupa, Kementerian keuangan RI berencana memberikan dana talangan terkait defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun. Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kemenkeu telah mengkonfirmasi akan mencairkan bantuan untuk institusi tersebut, untuk itu pantas dijelaskan darimana rencana itu dengan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

Patut diberi apresiasi upaya pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia, termasuk terhadap mereka yang sudah bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tulus tanpa pamrih. Tetapi peran pemerintah dituntut harus lebih ekstra dalam melakukan pengawasan dari hulu ke hilir secara transparan, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengawasi aliran dana dalam BPJS terlebih lagi bila suntikan dana tambahan telah dicairkan. Defisit BPJS kesehatan adalah masalah yang cukup pelik dan serius bukan hanya perihal meningkatnya orang yang menderita penyakit kronis,  atau “angkat tangan” dalam memberikan jaminan kesehatan untuk penyakit tertentu serta yang tak kalah kurang pentingnya adalah upaya peningkatan mutu penyelenggara jaminan kesehatan yang masih cukup banyak kekurangannya.

Tujuan yang akan dicapai negara untuk beberapa hal dapat dilakukan secara bersama dengan swasta dan diserahkan kepada pasar seperti pendidikan, kesehatan, namun tidak membuat negara lepas tangan menjalankan kewajibannya. Problem BPJS tidak sekedar defisit hari ini tapi apakah ini jawaban seperti yang diinginkan oleh Pancasila dan konstitusi atau lebih tepatnya seperti lagu Indonesia raya. Jawabannya tidak. Itulah tugas utama negara melalui kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan. Kekuasaan yang memutuskan hal itu dan sekarang bermasalah pantas dimintai pertanggungjawaban. Lebih teknis hal itu menjadi urusan pokok kementerian kesehatan, namun mengapa malah presiden tampaknya seperti “lepas tangan” dalam mengatasi urusan BPJS yang padahal merupakan kewajibannya. (*)


Dr. Abdul Hakim Siagian SH MHum, Dosen Fak. Hukum UMSU, Calon DPD RI No. 21 Pemilu 2019 dari Dapil Sumut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here