Problematika Nelayan

0
82
Potret nelayan Indonesia (Sumber foto: mongabay)

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, yang terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kepulauan kecil. Jumlah keseluruhan pulau di Indonesia tercatat sekitar 17.504 pulau dengan 8.651 pulau sudah bernama, 8.853 pulau belum bernama, dan 9.842 pulau yang telah diverifikasi (Depdagri, 2006).

Kondisi geografis yang strategis terbentang sepanjang 5.150 km di antara benua Australia dan Asia serta membelah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di bawah garis khatulistiwa. Kekayaan alam di wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan dan wilayah air yakni: perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, beserta tanah di bawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya, dapat dinikmati dan dipergunakan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat sesuai pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Wilayah lautan Indonesia mencakup 70% dari luas total teritorial Indonesia. Presiden Jokowi berjanji untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal itu tak pelak membangkitkan semangat seluruh nelayan Nusantara. Presiden Joko Widodo mengatakan untuk tidak lagi memunggungi laut, tidak lagi memunggungi samudra, tidak lagi memunggungi selat dan menjadikan nelayan sebagai pilar utama poros maritim. Namun kini semangat menjadikan nelayan sebagai pilar utama poros maritim menjadi pertanyaan, mengingat kondisi nelayan saat ini dengan beragam problematikanya. Hal ini dapat dilihat dengan fakta, regulasi dan anggarannya.

Bila diperhatikan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia serta melimpahnya sumber daya ikan yang dikandungnya, maka secara logika menunjukkan terbukanya peluang kerja di sektor ini dan adanya kehidupan nelayan yang mapan. Namun realitanya, kehidupan nelayan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kemiskinan masih dijumpai di daerah-daerah pesisir, jumlah anak putus sekolah dan ketidakmampuan nelayan memberi makan ikan untuk keluarganya, karena upah sebagai buruh nelayan hanya cukup untuk membeli beras.

Data BPS Tahun 2015 menunjukkan bahwa 25% atau sekitar 7,87 juta orang miskin adalah masyarakat pesisir dimana nelayan merupakan pekerjaan utamanya. Namun dalam konteks penyediaan pangan, 80% konsumsi perikanan dalam negeri, dipenuhi oleh perikanan skala kecil. Nelayan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil masih termiskinkan, terpinggirkan dan belum menjadi bagian penting dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia. Kemiskinan nelayan tradisional terjadi karena masih belum hadirnya negara dalam melindungi hak-hak asasi nelayan dalam konteks pengelolaan perikanan hingga pemenuhan hak-hak dasarnya.

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, penangkap ikan di laut (W.J.S. Purwodarminto, h.674). Berdasarkan kepentingan dan latar belakangnya nelayan, Anthony T. Charles mengatakan: “Fisher around the world seems to fit within four principal categories, based on the nature of, and back ground to, their particular fishing activities: Subsistence fishers: those catching fish as their own source of food; Native aboriginal fisher: those belonging to aboriginal groups, often fishing for subsistence; Recreational fisher: those catching fish principally for their own enjoyment; Commercial fisher: those catching fish for sale in domestic or export markets, these fishers are traditionally viewed as falling into artisanal and industrial categori.”(Anthony T. Charles, 2001:45).

Pasal 6 UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam disebutkan jenis nelayan meliputi yakni: (1) nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT); (2) nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal; (3) nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan; (4) nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

Berbagai problematika yang dihadapi nelayan adalah perihal ketimpangan dalam sistem bagi hasil. Nampaknya sudah menjadi tradisi atau budaya kondisi seperti ini cenderung dilestarikan, nelayan pemilik modal atau pemilik (juragan) mendominasi para nelayan. Sementara nelayan (penggarap) tidak mempunyai pilihan. Dalam arti karena keterbatasan modal dan skill yang dimiliki oleh nelayan. Di samping itu, karena budaya atau sikap entrepreneurship yang tidak dimiliki oleh nelayan sehingga mereka lebih suka menyediakan tenaga dengan resiko nyawanya daripada kehilangan modal. Sedang bagi pemilik (juragan) karena mereka sebagai pemilik modal dengan resiko kehilangan modal, maka untuk menghindari atau meminimalkan resiko ini mereka menerapkan sistem bagi hasil, yang kadang dirasa kurang adil bagi nelayan serta juga tak jarang mempekerjakan anak untuk menangkap ikan.

Kemudian sistem perdagangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak transparan, lebih banyak dikuasai para tengkulak. Kondisi ini juga merupakan penyebab bertambahnya derita nelayan. Dominasi pemilik modal tidak hanya terhadap nelayan bahkan juga terhadap pengelola atau otoritas. Pemerintah (pusat maupun daerah) masih sangat lemah dalam menegakkan peraturan perdagangan atau lelang ikan. Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah tidak tepat sasaran, karena sistem yang belum tertata, kebanyakan program dilaksanakan secara parsial. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan sehingga menimbulkan kemiskinan yang dialami nelayan.

Selanjutnya persoalan alih alat tangkap yang dinyatakan merusak hingga hari ini belum selesai hingga berlarut-larut, sejak PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) dan PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan menjadi pemicu keresahan nelayan. Di sisi lain Pemerintah melakukan pembiaran terjadinya konflik antar nelayan, seperti di Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah dan daerah lainnya. Kebijakan pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak disertai dengan solusi yang pasti dari Pemerintah. Pemerintah terkesan terjebak konflik dengan nelayan, sehingga melumpuhkan kegiatan ekonomi nelayan dan pekerjaanya. Tentunya masalah ini berdampak menurunnya volume ekspor perikanan nasional sejak tiga tahun terakhir.

Pemerintah terlalu bernafsu untuk melawan pencurian ikan namun hanya berfokus dalam upaya penenggelaman kapal. Namun sayangnya pemerintah tidak efektif dalam tindakan melawan pencurian ikan karena sejak menjabatnya Presiden Jokowi, dari tahun 2014-2017 kapal yang ditenggelamkan malah meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2015 sebanyak 113 kapal, tahun 2016 sebanyak 115 kapal dan terakhir data 2017 malah meningkat hingga 250 kapal. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak efektif dalam memastikan pencurian nelayan ikan. Sementara tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan mengalami penurunan menjadi 68,78 % di tahun 2016 dari sebelumnya 88,65% di tahun 2014, walaupun angka potensi perikanan tangkap meningkat dari 7,31 juta ton di tahun 2014 menjadi 9,93 juta ton di tahun 2016. Angka kredit macet UMKM sektor perikanan pun ikut memburuk dengan mengalami kenaikan menjadi 5,04% di 2017 dari sebelumnya 4,30% di 2016. Hal ini menunjukkan kelesuan usaha ekonomi skala kecil hingga menengah di sektor perikanan.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya ialah subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UU No. 7 Tahun 2016 yang harusnya harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah. Namun kenyataannya, hingga saat ini nelayan masih kerap kesulitan untuk mendapatkan BBM subsidi.‎‎ Berdasarkan info dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sumatera Utara, permasalahan distribusi BBM bersubsidi karena kerap diselewengkan oleh distributor di lapangan bahkan Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) yang ada mangkrak (Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com). Pengadaan alokasi dan distribusi BBM bagi nelayan padahal juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tapi sejauh ini nelayan sulit mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi. Lantaran terdapat tiga aturan. Peraturan yang paling mudah diikuti hanya peraturan BPH Migas. Seperti Peraturan Menteri Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 13 Tahun 2017, dimana terdapat 9 syarat, terutama bagi nelayan 10 GT seperti ada surat izin nelayan, surat berlayar, surat usaha, surat kepemilikan kapal, rekomendasi minyak dari syahbandar, PSDKP, padahal nelayan tak pernah pergi ke kota.

Problematika Nelayan juga diwarnai dengan pencemaran perairan seperti laut dan danau yang berdampak berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan nelayan itu sendiri. Oleh sebab itu seharusnya semangat untuk menjadikan nelayan sebagai pilar utama sebagai poros maritim dibuktikan dengan tindakan nyata oleh pemerintah, walaupun tak dapat dipungkiri dan pantas diberi apresiasi berbagai prestasi yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Perikanan dan Kelautan beserta pihak-pihak lain yang berperan penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Semoga kiranya sinergitas kinerja pemerintah pusat dan daerah disertai dengan kebijakan melalui regulasi dan anggaran sesuai dengan skala prioritas dan tentu harus tepat sasaran sehingga problematika yang dihadapi oleh para nelayan dapat segera diatasi guna menciptakan kesejahteraan untuk nelayan, mengingat nelayan adalah pilar utama poros maritim. (*)


Dr. Abdul Hakim Siagian SH MHum, Dosen Fakltas Hukum UMSU, Calon DPD RI No. 21 Pemilu 2019 dari Dapil Sumut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here