DEBAT

0
18

Debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi ajang yang cukup dinantikan dalam rangka menyambut pemilihan umum tanggal 17 April mendatang.

Debat capresdan cawapresitu dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali.

Debat pertama telah dilakukan tanggal 17 Januari 2019 kemudian dilanjutkan dengan debat kedua yang akan berlangsung pada 17 Februari 2019. Debat pertama bertemahukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.Sedangkan debat kedua bertema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Berbeda dengan debat sebelumnya yang dilakukan oleh kedua pasangan calon, debat kedua ini hanya akan melibatkan dua capres, Jokowi dan Prabowo.

Kemudian debat ketiga hanya akan melibatkan dua cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.Debat ketiga dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya akan diselenggarakan pada 17 Maret 2019.

Lalu dalam debat keempat, kedua pasangan capres dan cawapres akan kembali berdebat terkait ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, hubungan internasional, dan akan dilangsungkan pada 30 Maret 2019. Terakhir yaitu debat kelima, akan berfokus pada ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan dan industri.

Debat pasangan capres dan cawapresbukanlah hal yang baru sebab debat yangserupa telah dilaksanakan menjelang Pilpres 2004. Saat itu untuk pertama kali dalam sejarah politik modern di Indonesia, seorang presiden dan wakil presiden akan dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu perlu mengenalkan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu dengan pijakan filosofis yang radikal tentunya dengan Pancasila.

Hakikat berdebat bagi calon presiden bukanlah untuk mencari pemenang apalagi sebagai indikator yang paling menentukan untuk dipilih, sebab Islam telah memberikan solusi dalam memilih pemimpin yakni siddik (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan) dan fathanah (cerdas) bukan mereka yang ahli berdebat. Secara etimologis debat menurut KBBI adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dalam berdebat wajib memakai kata-kata yang santun, beradab sesuai dengan Pancasila serta menggunakan data sehingga argument yang disampaikan dijamin validitasnya bila tidak maka debat hanyalah bualan omong kosong belaka. Untuk itulah Islam melarang berdebat sesuai dengan Hadits Shahih Al-Bukhari, “Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya.” (HR. Bukhari, no. 4523; Muslim, No. 2668) yang dimaksud orang yang paling dibenci di sini adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras.

Debat capres dan cawapres Indonesia tahun 2019 menyerupai debat calon presiden di Amerika Serikat. Namun ada beberapa perbedaan yang mencolok yakni debat di Amerika Serikat, dilakukan terpisah antara calon presiden dan calon wakil presiden. Dua capres akan berdebat sebanyak tiga kali dan cawapres akan berdebat satu kali. Berbeda dengan debat yang dilakukan di Indonesia sebanyak lima kali, sehingga menimbulkan tanda tanya berapa banyak anggaran yang dihabiskan dalam penyelenggaran debat tersebut.

Debat pertama capres dan cawapres yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 17 Januari lalu menjadi debat yang “miskin gagasan baru.” Bahkan kedua pasangan calon nampaknya tidak menyampaikan gagasan besar yang bersifat paradigmatik dengan kajian filsafat.Padahal sejak dari Socrates, Plato dan Aristoteles menegaskan salah satu syarat pemimpin adalah seorang filsuf serta karakter filsafat menyajikan pandangan holistik dan radikal. Tidak hanya itu,beberapa kali kedua paslon memberikan jawaban dan tanggapan yang tidak berkaitan dengan tema pokok debat soal penegakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Bila dilihat tema pokok debatnya, hal tersebut merupakan hal yang krusial mengingat Indonesia adalah negara hukum sebagaiman yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itulah seharusnya pada perdebatan perdana itu kedua paslon kiranya memberikan angin segar dengan membeberkan fakta menggunakan data.

Pada topik isu hukum mengenai pembentukan hukum dan pemenuhan hukum, petahana dinilai gagal. Terbukti dari capaian prolegnas dan lebih memprihatinkan banyak regulasi yang dibatalkan oleh MK ditambah dengan statement petahana yang merasa bahwa sekarang sudah terlalu banyak aturan padahal Indonesia negara hukum dan fungsi presiden itu harusnya seperti sumpahnya yakni “mematuhi dan menegakkan hukum dengan selurus-lurusnya.”Belum ada upaya konkret dari kedua calon terkait permasalahan hukum yang selama ini terjadi. Contohnya tumpang tindih aturan dan kewenangan serta semakin menguatnya tindakan pelanggaran hukum seperti kasus korupsi yang mengakibatkan besarnya kerugian negara. Saat ini sungguh memilukan walaupun sudah ada sedikit kemajuan, begitu juga dengan narkotika, tindak pidana lingkungan hidup yang semuanya merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga pencegahan dan penindakannya harus dengan cara yang luar biasa pula, serta kasus-kasus pelanggaran hukum yang menjadi perhatian publik seperti terror kepada pimpinan KPK yang hingga saat ini belum nampak penegakannya.

Pekerjaan rumah bagi presiden terpilih adalah bagaimana membuat regulasi sebagai acuan untuk mengefektifkan koordinasi antaraparat penegak hukum karena selama ini potensi tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum cukup tinggi. Upaya merampingkan instansi hanyalah menjadi ilusi dapat dilihat dari dibentuknya beberapa tim atau lembaga yang memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam hal pemberantas korupsi misalnya. Publik juga ingin mendengar terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh kedua paslon dalam hal hukuman.Dari sisi pelanggaran HAM juga demikian. tidak tampak tawaran kedua paslon memperbaiki regulasi HAM sesuai dengan Pancasila dan konstitusi yang luar biasa mengatur tentang HAM serta langkah konkret mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM.

Demikian halnya tentang terorisme yang merupakan “mainan” global dan harusnya ditakar dan diukur dengan Pancasila, jadi tidak terjebak apalagi “membeo” dengan berbagai standart bias internasional apalagi terorisme saat ini tidak hanya sekedar disempitkan namun memberikan stigma negatif kepada umat Islam. Hal menarik dalam debat pertama itu ialah tatkala calon penantang membongkar bagaimana pemberantasan teroris dan menegaskan teroris adalah sebuah “permainan” dan tuduhan yang kental akan unsur asing, sementara petahana bahkan tidak memperbincangkan itu.

Harapan publik akan adanya pemaparan visi-misi dan rencana kedua pasangan calon (paslon) jika diberi amanah memimpin dalam konteks penegakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme berakhir sumir dan bias, meskipun kisi-kisi pertanyaan sudah disampaikan jauh sebelum debat pertama. Menurut KPU kisi-kisi serupa tidak akan lagi diberikan pada debat yang kedua sehingga publik beranggapan KPU tidak inkonsistensi dalam melangsungkan debat bagi kedua paslon.

Harusnya debat kedua pasangan calon membahas segala hal-hal yang substansi dari kacamata seorang negarawan agar kiranya dapat membawa Indonesia menuju negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr (negara kaya raya yang diberkahi dan dilindungi oleh Allah S.W.T). Bukan malah sebaliknya debat layaknya obrolan biasa yang tidak jelas dengan biaya mahal sebab berdasarkan kesepakatan Komisi II DPR dan KPU anggaran pemilu tahun 2019 sebesar Rp 18.104.139.070 yang meliputi dana program dukungan manajemen tugas teknis sebesar Rp 14.577.591.387.000 dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan politik sebesar Rp 3.526.547.692. Akan tetapi tidak diketahui total anggaran yang dihabiskan dalam menyelenggarakan debat calon presiden ini.  Untuk itulah diharapkan pada debat kedua nantinya, kedua paslon lebih membicarakan hal-hal yang substansial, paradigmatik sebagai pemimpin dengan rujukan Pancasila dan Konstitusi.Bahwa debat ini harusnya mem-breakdown Pancasila dan konstitusi dengan pijakan adab, akhlak Indonesia bukan kebarat-baratan atau ketimur-timuran. (*)

Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian Waspada, Sabtu (16/2/2019)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here